RIBUAN BURUH DEMO KE KANTOR WALIKOTA BATAM

ribuan buruh kota batam demo di halaman pemko batam 

Batam, - Ribuan buruh kota Batam turun ke jalan melakukan aksi dalam rangka Hari Buruh Sedunia. para buruh yang tergabung dari SPSI,SPMI dan SBSI melakukan long march dari Simpang Kabil hingga ke Kantor Pemko Batam, Batam Centre, (Selasa 1/5).


Para buruh batam ini melakukan aksi jalan kaki menuju ke Pemko Batam dan DPRD kota batam.  Selain memperingati hari buruh sedunia, buruh juga melakukan orasi secara bergantian menyuarakan kepentingan buruh secara umum dan kebutuhan buruh di Batam yang masih jauh dari kesejahteraan para buruh di kota batam.

Dalam aksi damai para kaum buruh kali ini menyatakan sikapnya kepada pemerintah kota batam dan DPRD kota batam untuk menyikapi kondisi pekerja pada saat ini yang masih dalam kesengsaraan. para buruh menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan DPRD. Pertama, meminta pemerintah segera menjalankan program jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat indonesia di jalankan pada tanggal 1 Juli 2014 melalui BPJS. Kedua, menolak politik upah murah dengan merevisi KEPMEN 17/2005- tentang komponen KHL yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja saat ini. Ketiga, para buruh kota batam meminta untuk menghapuskan sistem outsorcing yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003. keempat meminta pemerintah dan DPRD kota batam agar PERDA ketenagakerjaan pro pekerja atau buruh kota batam. dan yang terakhir para buruh meminta walikota batam Ahmat Dahlan untuk mendorong Dewan Pengupahan Kota Batam untuk merumuskan UPAH KELOMPOK USAHA dimulai tahun 2012 sesuai dengan rekomendasi Wali Kota BAtam No: 830/561/XII/2011.

Di tengah aksi demontrasi ini, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Rudi didampingi Ketua DPRD Batam Surya Sardi dan Wakil Ketua I DPRD Ruslan Kasbulatov beserta sejumlah anggota DPRD dan pejabat pemerintah kota batam lainnya menggelar pertemuan dengan para pimpinan serikat pekerja di halaman pintu masuk kantor pemerintah kota batam.

Aksi demontrasi para buruh ini, di bawah penjagaan ketat ratusan personil keamanan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi dan TNI. Ribuan buruh ini melakukan aksi unjuk rasa dengan berorasi di depan gerbang kantor wali kota, yang sebelumnya sudah dipasang kawat berduri mengelilingi bagian luar depan gedung pemko batam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti demo penuntutan upah minimum karyawan (UMK) beberapa bulan kemarin.

Walikota batam  Ahmad Dahlan mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya langsung dari Kemenakertrans Muhaimin Iskandar yang berkunjung ke Batam bersama Presiden pekan lalu, BPJS akan diberlakukan efektif mulai 2014 mendatang. dan program ini saat ini lagi di bahas oleh Kemenakertrans untuk menyusun aturan teknis pelaksanaan BPJS tersebut.

"Kemarin pemerintah sudah pemperhatikan gaji pegawai negeri yang masih rendah dan sudah diterapkan. sekarang sudah tiba saatnya pemerintah memperhatikan upah para karyawan agar karyawan atau buruh itu lebih sejahtra" ujar Dahlan kepada para perwakilan aliansi pekerja tersebut.

Sedangkan masalah perusahaan outsoursing, Dahlan mengatakan belum ada aturan dari pemerintah pusat untuk melarang kegiatan outsourcing. cuman dalam pengawasannya saja yang perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya selama ini banyak yang merugikan pekerja. Karena itu dia berjanji akan mendesak Kemenakertrans untuk mengeluarkan kebijakan outsourcing karena dalam kunjungannya ke Batam, Kemenakertrans sudah berjanji akan menerbitkan peraturan teknis pelaksanaan kegiatan outsourcing selambatnya Agustus 2012.

Untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan para kaum buruh walikota batam Ahmad Dahlan berjanji akan mempersiapkannya dengan menggelar pertemuan rutin dengan para pimpinan serikat pekerja sekali dalam dua bulan terhitung dari tanggal 1 mei 2012 ini, ujar Dahlan selaku walikota batam. Dahlan juga mengatakan akan memanggil berbagai pihak terkait untuk mempersiapkan pembahasan upah sektoral tersebut, khususnya mengenai mekanisme survei paling lambat hari jumat tanggal 04/05. Untuk masalah Ranperda Ketenagakerjaan walikota batam mendukung penuh penerbitan aturan tersebut yang saat ini masih dalam pembahasan DPRD Batam.

Diluar kelima sikap aliansi pekerja ini, para buruh juga meminta kado kepada pemerintah agar 1 mei itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. dan untuk permasalahan ini walikota berjanji akan mengusulkan hal itu kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.

Setelah walikota batam dan DPRD kota batam menjamu para buruh itu dengan menjawab pernyataan sikap para buruh tersebut, ribuan buruh kota batam ini membubarkan diri dari depan gedung pemko batam. aksi ini berjalan secara tertib dan kondusif. (marto)