aliansi pekerja ini menyatakan sikap dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, dalam unjuk rasa ini aliansi yang terdiri dari SPSI, SBSI, FSPMI dan SPN batam. mereka meminta kepada Wali Kota, untuk menyampaikan aspirasi aliansi ini ke pusat kalau kami menolak kenaikan harga BBM," sambungnya.Selain itu dia juga meminta kepada pemko untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting guna menyikapi rencana penaikan harga BBM bersubsidi, khususnya untuk memproteksi buruh. Aliansi menginginkan agar pemko lebih aspiratif dan komunikatif, jangan sampai menunggu adanya reaksi dari buruh seperti beberapa bulan kemarin waktu memperjuangkan UMK.
Masmur Siahaan, Ketua Lomenik SBSI Batam menambahkan, jika kenaikan harga BBM tidak terelakkan lagi, maka Pemko Batam harus memiliki kebijakan untuk memproteksi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, khususnya kaum buruh. Kebijakan itu diperlukan untuk guna membantu mengurangi beban masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
sedangkan perwakilan dari Ketua DPC SPMI Batam, mengatakan meskipun Wali Kota Batam tidak berwenang membatalkan rencana kenaikan harga BBM, namun Ahmad Dahlan bisa ikut mempengaruhi pemerintah pusat untuk meninjau kembali rencana tersebut dengan menyampaikan penolakan mereka secara langsung ke pusat. "Kami berharap sikap dari Wali Kota akan tegas demi membela masyarakat. Kami siap membela kalau itu demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mendukung sikap penolakan rencana kenaikan harga BBM oleh Aliansi Serikat Pekerja Buruh Batam dengan menyampaikan sikap penolakan tersebut ke pemerintah pusat.
walikota batam "Ahmad Dahlan" mendukung tuntutan aliansi serikat pekerja yang mengerahkan seribuan anggotanya berunjuk rasa ke Gedung Pemko dan DPRD Batam untuk menolak rencana penaikan harga BBM ini, "Saya akan sampaikan ke pusat bahwa warga Batam menolak pengurangan subsidi BBM. Saya akan sampaikan langsung ke Bapak Presiden," kata Ahmad Dahlan dalam sambutanya kepada para pengunjuk rasa.
Menurut walikota batam, rencana pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM masih sangat berpeluang dibatalkan karena masih sebatas usulan dari pemerintah ke DPR-RI. Sampai sekarang rencana tersebut belum disetujui DPR RI dan usulan itu sendiri tidak akan dapat direalisasikan jika tidak disetujui oleh DPR RI, ujar walikotaBatam meyakinkan para pendemo.
setelah habis dari Pemko batam "aliansi" ini bergerak ke gedung DPRD kota batam dan menyatakan sikap "menolak rencana pemerintah menaikkan BBM", beberapa fraksi di DPRD ikut mendukung sikap para kaum buruh ini yang bernaung di bawah bendera "aliansi pekerja". dari beberapa fraksi tersebut yang memberikan dukungan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, dan Fraksi Hanura, sebagai tanda bahwa fraksi itu mendukung untuk menolak kenaikan harga BBM kepada para pengunjukrasa atau aliansi pekerja, masing-masing Fraksi membubuhkan tanda tangan dan stempel fraksi dari partai masing-masing.
"Masalah ini sebenarnya lebih besar dari masalah pembahasan upah minimum," ujar salah satu perwakilan dari aliansi pekerja ini, karena Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakininnya akan menekan daya beli masyarakat dan ketika itu terjadi, maka akan berimbas juga kepada perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi Batam.(martohonan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar